EXPRESI.co, KALTIM — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltim–Kaltara mengecam keras kebijakan dan praktik yang mengakibatkan deforestasi signifikan di Kaltim.
Dalam pernyataan resminya, ketua Badko HMI, Ahsan Putra meminta Pemerintah Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan cara-cara yang merusak tutupan hutan dan kawasan mangrove.
Kegiatan ini dinilai memberikan dampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir dan ketahanan bencana bagi masyarakat Kaltim.
“Kami tidak bisa berpangku tangan ketika ruang hidup masyarakat dipertaruhkan demi keuntungan jangka pendek. Kerusakan hutan, pengalihan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang serius, dan hilangnya mangrove adalah bom waktu bagi masyarakat pesisir,” tegasnya, Kamis 18 Desember 2025.
Ahsan Putra menegaskan sikap kontra pihaknya terhadap normalisasi atas deforestasi sebagai ‘hal yang masih bisa ditolerir’ bagi Pemprov Kaltim.
Hal ini menyusul pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang belakangan mengenai kondisi hutan Kaltim yang dibilang“masih aman” dan proporsi kerusakan hanya “0,0 sekian persen” dari keseluruhan luas.
“Badko menghormati pernyataan resmi pemerintah, namun meminta klarifikasi data dan transparansi: jika angka itu benar, tunjukkan sumber, lokasi, dan langkah konkret untuk menahan laju kerusakan — bukan hanya statistik yang menenangkan publik,” tegas Ahsan Putra.
Ketua Badko HMI itu menegaskan isu deforestasi tidak hanya soal angka luas hektar yang hilang—tetapi juga kualitas ekosistem yang berfungsi sebagai pelindung alami.
Bukti internasional dan studi ilmiah menunjukkan bahwa kawasan pesisir yang memiliki mangrove dan hutan pantai mampu mengurangi dampak gelombang besar dan memitigasi kerusakan saat peristiwa tsunami.
Penelitian dan laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa mangrove dapat berfungsi sebagai bantalan alami yang mengurangi ketinggian dan energi gelombang, sehingga memperkecil korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di wilayah pesisir.
Oleh karena itu, pengurangan atau penghilangan mangrove meningkatkan kerentanan kawasan pesisir — pelajaran yang pahit dipetik dari pengalaman Aceh dan Sumatra pasca-2004.
Sejumlah laporan lokal dan pengamat lingkungan menyebut Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kehilangan tutupan hutan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
“Badko HMI meminta data deforestasi yang lengkap dan audit independen agar publik dapat memverifikasi klaim bahwa ‘kondisi masih aman.’” Imbuh Ahsan Putra. (Wawan)
Tinggalkan Balasan