EXPRESI.co, KUTIM — Pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 62 persen pada tahun 2026 mulai dirasakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Kebijakan ini menjadi konsekuensi turunnya kapasitas anggaran daerah secara signifikan.
APBD Kutim tahun 2026 tercatat hanya sebesar Rp5,1 triliun, merosot tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9,8 triliun. Penurunan ini dipicu berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan dampak pemangkasan TPP tidak dirasakan merata oleh seluruh ASN. Ia menyoroti kelompok ASN yang memiliki beban finansial, khususnya yang menjadikan Surat Keputusan (SK) sebagai jaminan pinjaman.
”Yang banyak pengaruhnya itu ASN yang sudah menitip SK-nya untuk membeli mobil. Tapi beberapa orang (ASN) santai saja mereka,” ujar Ardiansyah, Kamis 26 Maret 2026.
Meski terjadi penurunan penghasilan tambahan, Ardiansyah menilai kondisi tersebut belum tentu berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat secara luas. Ia menyebut inflasi di Kutim masih dalam kondisi terkendali.
”Kalau dikatakan merambah pada daya beli, saya kira itu mungkin agak relatif,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan kebijakan penyesuaian TPP dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD.
Dalam penerapannya, pemerintah daerah memastikan tidak ada perbedaan pemberian TPP antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
”Saya tidak ingin membedakan antara PNS dan PPPK. Edaran dari kementerian juga menyarankan demikian sehingga semua sama,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menyebut pemerintah daerah kini tengah berupaya mengejar sumber-sumber pendapatan baru guna menutup penurunan anggaran.
”Harapan kami, kita kejar sektor pendapatan nanti untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” kata Bayu.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan