EXPRESI.co, BONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat tim pengawasan pendistribusian dan pembelian Ahan Bakar Minyak (BBM).
Andi Faizal mengatakan, pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan mulai dari distribusi sampai pelayanan di SPBU
Hal ini dipicu dari kenaikan BBM dan maraknya penimbunan BBM. Andi Faiz menyebut praktik itu berdampak pada kelangkaan bahkan kekosongan BBM di sejumlah SPBU.
“Pemerintah perlu melakukan pengawasan di lapangan. Bekerjasama dengan pihak kepolisian. Jangan sampai ada oknum mengambil kesempatan untuk menimbun BBM,” ungkap Politisi Golkar ini pada awal media, Senin (4/9/2023).
Dia menyampaiakan, melalui pengawasan ini bisa memberi kepastian kepada masyarakat agar tidak kesulitan mendapat BBM. Pemerintah dan pihak kepolisian bisa langsung melakukan pengawasan dengan ketat dan menindak tegas jika ada ada oknum yang ketahuan mengetap maupun menimbun BBM.
“Semoga dengan apa yang dilakukan pihak kepolisian beberapa waktu lalu, dengan menangkap pelaku penimbunan BBM memberikan efek jera,” ujarnya.
Dia pun menghimbau kepada pemerintah agar terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat
sebelum kebijakan itu diterapkan. Sebab menurutnya, upaya untuk menghilangkan oknum-oknum pengetap dan penimbun ini memang agak sulit dan tidak bisa semuanya diberantas. Lantaran berdampak pada piring nasi masyarakat.
“Kalau sudah di sosialisasikan masih melanggar, ya harus ada tindakan,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, baginya para pedagang-pedagang bensin eceran di pinggir jalan itu kondisi khusus dan masih bisa ditoleransi. Karena para pedagang bensin eceran masih mengambil harga yang wajar saat menjual bensin.
“Selama masih batas kewajaran, tidak menimbun dan menjual dengan harga wajar, saya kira wajar aja karena hal itu dilakukan untuk penghasilan mereka jiga, bisa ada pengecualian,” imbuhnya. (*/Fn)
Tinggalkan Balasan