EXPRESI.co, KUTIM — Pemkab Kutim perkuat konsolidasi lintas sektor menjelang Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026.
Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setkab Kutim, Noviari Noor, mengatakan validitas data jadi titik awal merumuskan kebijakan tepat sasaran.
“Aspek paling penting dalam mengatasi kemiskinan adalah data yang valid sebagai dasar kebijakan,” ujarnya, Selasa 9 Desember 2025.
BPS Kutim sebelumnya mencatat penurunan angka kemiskinan pada 2025, hampir mendekati satu persen dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, secara angka Kutim masih di posisi keempat daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Timur.
“Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan data yang valid, kita bisa mengambil satu langkah kebijakan lagi untuk menurunkan angka kemiskinan,” katanya.
Terkait wacana sistem deposit pendatang seperti di Jerman, Noviari menilai ide tersebut menarik. Tapi sulit diterapkan secara teknis.
“Kita tidak bisa menangkal orang yang masuk ke Kutim hanya untuk mencari kerja, dan penerapan sistem seperti itu secara teknis memang agak sulit,” jelasnya.
Ia menambahkan penerapan sistem tersebut butuh checkpoint di pintu masuk Kutim, mulai dari terminal hingga bandara, dan harus mempertimbangkan mobilitas masyarakat.
“Secara konsep ide itu bagus, supaya orang yang datang ke Kutim tidak malah menjadi beban bagi pemerintah,” lanjutnya.
Namun, pemerintah tidak menutup ruang kajian kebijakan baru sepanjang sesuai regulasi dan kebutuhan.
“Kalau itu menjadi bagian dari kebijakan yang efektif, tentu akan kita kaji untuk memungkinkan diterapkan,” tegasnya.
lebih jauh Noviari menjelaskan pemerintah sudah punya data makro, dengan jumlah penduduk miskin di Kutim berada pada kisaran 8.000-an orang.
Selanjutnya, intervensi akan diarahkan melalui tim percepatan penurunan kemiskinan dan monitoring lintas sektor.
“Kita sudah mengetahui data makro dan jumlah masyarakat miskin kita, tinggal bagaimana intervensi yang paling tepat dilakukan,” ujarnya.
Sinkronisasi data antara BPS dan organisasi perangkat daerah (OPD) pun diperkuat melalui Forum Satu Data Kutim.
“Kita sudah melakukan verifikasi data OPD melalui Forum Satu Data, dan nantinya akan dihimpun dalam satu data Kabupaten Kutai Timur,” kata Noviari Noor.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan