EXPRESI.co, SAMARINDA – Di balik status Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penggerak utama ekonomi regional Kalimantan, masih tersimpan ironi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakatnya. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menyoroti ketimpangan antara kekuatan ekonomi daerah dan kondisi sosial yang belum kunjung membaik.
“Kaltim ini motor ekonomi Kalimantan, tapi kenapa masih banyak warga yang menganggur dan hidup dalam kemiskinan? Ini ironi yang tidak bisa kita biarkan,” kata Afif saat ditemui, Kamis (3/7) kemarin.
Meskipun PDRB Kaltim hampir menyumbang separuh dari total ekonomi Kalimantan, angka pengangguran terbuka di provinsi ini masih di atas rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat kemiskinan yang turun dari 6,11% pada 2023 menjadi 5,78% di 2024 tetap menyisakan lebih dari 220 ribu warga dalam kategori miskin.
“Ini menjadi tanda bahaya. Kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan jika tidak dibarengi dengan pemerataan akses ekonomi,” jelasnya.
Afif juga mengkritisi capaian pendapatan daerah dari sektor “lain-lain pendapatan yang sah” yang baru terealisasi 72,2% dari target lebih dari Rp200 miliar. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum menjalankan perannya secara maksimal.
“Kalau BUMD tak kunjung menunjukkan hasil signifikan, ya perlu dievaluasi total. Bahkan jika perlu, ganti kepemimpinannya,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Ia turut menyoroti pelaksanaan program belanja daerah yang dinilai belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat, seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Afif mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan data jumlah rumah yang sudah diperbaiki, baik yang didanai APBD maupun dari skema CSR perusahaan.
Persoalan serapan anggaran juga menjadi sorotan. Dengan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai lebih dari Rp2,5 triliun, Afif menilai pemerintah daerah telah melewatkan banyak peluang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“SiLPA sebesar itu menandakan ada peluang yang terlewat. Padahal bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, atau mempercepat layanan publik,” ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, Afif mendorong agar pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan kampus dan lembaga riset lokal untuk menciptakan kebijakan berbasis data dan inovasi.
“Kalau hasil penelitian dari perguruan tinggi bisa kita gunakan dalam perencanaan pembangunan, maka langkah kita akan lebih presisi, dan dampaknya langsung ke rakyat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan