EXPRESI.co, SAMARINDA – Ambisi besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menghadirkan akses internet gratis melalui program Gratispoll menghadapi tantangan yang tak ringan. Di atas kertas, rencana ini terdengar menjanjikan: koneksi wifi gratis di seluruh kampung dan desa. Namun di lapangan, banyak wilayah masih hidup tanpa aliran listrik—hal mendasar yang membuat program ini berisiko sekadar menjadi angan-angan.
Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah. Ia menegaskan bahwa penyediaan internet gratis tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Memang akan ada wifi gratis ke seluruh kampung atau desa,” kata Syarifatul, saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (16/6) lalu.
Meski demikian, ia tak memungkiri bahwa masalah paling krusial dalam pelaksanaan program ini justru terletak pada ketiadaan infrastruktur dasar: pasokan listrik. Beberapa wilayah, terutama daerah kepulauan, mengalami blank spot bukan karena jaringan internet tak tersedia, melainkan karena tak ada daya untuk menghidupkan perangkat.
“Jadi blank spot ini bukan karena jaringannya nggak ada, tapi listriknya yang belum masuk. Itu yang menjadi kendala utama,” ujarnya.
Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat banyak daerah belum tersentuh layanan dari PLN. Karena itu, Syarifatul mendorong agar solusi alternatif segera diterapkan agar rencana distribusi wifi gratis tidak terhenti begitu saja. Ia menyebut energi terbarukan sebagai pilihan paling memungkinkan.
“Kalau PLN belum bisa menjangkau, maka kita harus cari alternatif, entah itu mikro hidro atau panel surya. Yang penting akses tetap bisa hidup,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur digital sangat penting, apalagi di wilayah seperti Kabupaten Berau yang dikenal sebagai salah satu daerah wisata unggulan Kaltim. Tanpa listrik dan koneksi internet, pengembangan pariwisata akan sulit dilakukan.
“Berau itu daerah wisata. Nggak mungkin infrastruktur seperti listrik dan internet kita biarkan tertinggal,” katanya.
Lebih lanjut, Syarifatul menyadari bahwa membangun semua infrastruktur sekaligus tentu tak mudah. Namun ia menekankan pentingnya konsistensi dan progres yang bisa dirasakan dari tahun ke tahun.
“Pelan-pelan kita lengkapi. Walau belum bisa menyeluruh, tapi minimal tiap tahun ada kemajuan,” pungkasnya.
Di tengah dorongan digitalisasi layanan publik, persoalan dasar seperti listrik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. DPRD Kaltim berharap pemerintah mampu menjawab tantangan ini dengan langkah konkret yang berkelanjutan. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan