Expresi, Bontang — Wakil Wali (Wawali) Kota Bontang, Agus Haris menekankan bahwa pelayanan publik di Kota Bontang harus prima. Demi kemajuan dan keterbukaan Kota Bontang. Baik dalam perkembangan sosial maupun investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan itu Wawali sampaikan dalam gelaran Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025, Rabu 3 Desember.
Kata dia, ada tiga parameter utama yang menjadi fondasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah.
“Di sinilah kehadiran LPPD menjadi instrumen strategis, bukan sekadar laporan, tetapi cermin kualitas tata kelola, kompas arah kebijakan, dan barometer kinerja daerah dalam menjalankan amanah otonomi,” tandasnya.
Wawali juga menandaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan sejauh mana kewenangan tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan itu tidak ditentukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi oleh sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Inilah esensi good governance: sistem kolaboratif di mana state, private, dan society bergerak bersama, bukan saling berjalan sendiri-sendiri,” tandasnya.
Pengukuran kinerja daerah, sambung dia, kini menjadi aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan modern. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi didasarkan pada asumsi, melainkan harus berbasis data yang akurat, terukur, dan objektif.
Wawali juga lebih jauh mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk melakukan validasi data secara akurat, memperkuat koordinasi, serta menyesuaikan proses bisnis penyusunan laporan sesuai regulasi terbaru.
Ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum asistensi ini sebagai momentum memperbaiki kekurangan dan menutup celah kesalahan data yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Kita tidak boleh mengulang kelemahan tahun lalu. Justru ini kesempatan meningkatkan performa, memperbaiki tata kelola, dan membuktikan bahwa Kota Bontang mampu bersaing secara nasional,” tegasnya.
Kegiatan asistensi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas penyusunan LPPD Kota Bontang tahun 2025, sehingga penyampaian laporan kinerja pemerintahan daerah dapat berlangsung lebih akurat, efektif, dan sesuai kaidah regulasi yang berlaku. (Adv)
Tinggalkan Balasan