EXPRESI.co, KUTIM – Wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi mulai menimbulkan kekhawatiran di daerah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap program bantuan bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyebut rencana tersebut memang masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah provinsi dan DPRD. Namun, jika direalisasikan, dampaknya dipastikan akan terasa di lapangan.
“Ini masih sebatas wacana. Ada usulan dari pemerintah provinsi, tetapi DPR juga menyampaikan keberatan. Artinya, masih perlu kajian yang matang,” ujarnya kepada awak media, Senin 20 April 2026.
Selama ini, Bankeu menjadi salah satu sumber dukungan anggaran bagi daerah untuk menjalankan program yang menjadi kewenangan provinsi, seperti sektor kelautan dan pertanian.
Bantuan tersebut antara lain menyasar kebutuhan nelayan hingga penyediaan alat pertanian bagi masyarakat.
Mahyunadi menegaskan, tanpa dukungan tersebut, pemerintah kabupaten akan menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor-sektor tersebut.
“Bantuan untuk nelayan dan alat pertanian itu kewenangan provinsi, bukan kabupaten. Kalau Bankeu ditiadakan, siapa yang akan membantu mereka?” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan perubahan skema Bankeu menjadi belanja langsung oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, opsi tersebut berpotensi mengurangi ruang DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kalau menjadi belanja langsung, tidak lagi melalui DPR. Padahal DPR menyerap aspirasi masyarakat melalui reses tiga kali dalam setahun. Aspirasi itu harus diperjuangkan,” jelasnya.
Pemerintah daerah berharap, jika pun terjadi perubahan kebijakan, pemerintah provinsi tetap menghadirkan skema pengganti yang memiliki manfaat setara dengan Bankeu. Hal itu dinilai penting agar program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
“Kami berharap Bankeu atau program sejenis tetap ada. Daerah masih membutuhkan dukungan provinsi demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan