EXPRESI.co, KUTIM — Gelombang protes mewarnai program distribusi kendaraan operasional RT di Kutai Timur (Kutim).
Bukan karena menolak fasilitas pemerintah, tapi rasa tersinggung akibat kebijakan yang dinilai diskriminatif alias tidak setara atau tidak adil.
Kebijakan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, itu pun memicu Forum RT Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, mengambil sikap tegas: menolak total bantuan tersebut.
Ketimpangan perlakuan antara Kelurahan Singa Geweh dan wilayah tetangganya, Teluk Lingga, memicu kekecewaan para ketua RT ini.
Mereka menilai pemerintah daerah (Pemda) menerapkan standar ganda (tidak jelas) dalam mendistribusikan bantuan tersebut.
Ketua Forum RT Kelurahan Singa Geweh, Chalvin S. Mangera, memprotes keras kebijakan yang menempatkan wilayahnya sebagai prioritas akhir dengan alokasi yang dicicil, beda sekali dengan wilayah lain yang langsung tuntas.
“Itu program bupati yang harusnya direalisasikan secara adil, arif, dan bijaksana kepada sasaran. Tapi kenyataannya, Kelurahan Singa Geweh justru ditempatkan di bagian belakang,” ujar Chalvin saat dikonfirmasi via telepon, Kamis 4 Desember 2025.
Alasan Kekecewaan
Kekecewaan ini beralasan. Dari total 35 RT di Singa Geweh, pemerintah hanya menjatah 8 unit motor untuk tahun anggaran 2025.
Ironisnya, 8 unit tersebut dinilai hanya sebagai “sisa” dari distribusi di Kelurahan Teluk Lingga. Sementara 27 RT sisanya di Singa Geweh dipaksa menunggu tahun 2026.
Padahal, menurut Chalvin, status administrasi kedua kelurahan tersebut setara. Namun, Kelurahan Teluk Lingga dapat keistimewaan dengan realisasi bantuan penuh di awal waktu.
“Kalau Teluk Lingga bisa menerima tahun ini secara penuh, seharusnya Singa Geweh juga sama. Ini malah bertahap dan seolah-olah kami bisa disepelekan,” ungkapnya kecewa.
Merespons kondisi ini, Forum RT Singa Geweh telah menggelar rapat internal yang menghasilkan keputusan bulat.
Mereka sepakat tidak menerima jatah 8 motor yang disodorkan tahun ini maupun janji alokasi di tahun depan, sebagai bentuk perlawanan yang dianggap merendahkan itu.
“Daripada dianggap bisa dibodohi, lebih baik kami tidak terima. Bahkan delapan motor yang akan diberikan tahun ini pun kami tolak,” tegas Chalvin.
Sikap ini bukan gertakan. Forum RT telah menuangkan penolakan mereka dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani seluruh ketua RT. Dokumen tersebut segera dilayangkan ke meja pimpinan daerah dan legislator.
“Surat keberatan sudah dibuat dan ditandatangani 35 RT. Nanti akan kami sampaikan secara resmi ke bupati dan DPRD,” tambahnya.
Tuntutan Kesetaraan
Pun demikian, Chalvin meluruskan aksi ini bukan bentuk pembangkangan terhadap pemerintah, melainkan tuntutan kesetaraan.
Ia menekankan jika desa-desa lain sudah rampung, maka perlakuan serupa harus diterapkan di level kelurahan tanpa tebang pilih.
“Kami hanya meminta kebijakan yang adil. Kalau desa sudah selesai, seharusnya dua kelurahan juga diperlakukan sama. Tidak boleh ada pembeda, padahal sistemnya sama,” jelasnya.
Akibat keputusan kolektif ini, 8 unit motor yang sedianya didistribusikan tahun ini dipastikan tidak akan menyentuh tangan para Ketua RT di Singa Geweh hingga ada evaluasi kebijakan konkret.
“Harapan kami, kebijakan seperti ini harus adil. Tidak ada yang didahulukan dan tidak ada yang dikesampingkan. Semua harus merata,” tutup Chalvin.
Apa Tanggapan Bupati?
Namun, Bupati Kutim Ardiyansyah Sulaiman membantah adanya perlakuan berbeda dalam pembagian motor operasional RT.
Politisi PKS itu menegaskan keterlambatan distribusi di Singa Geweh semata-mata lantaran kondisi anggaran daerah.
Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan tidak terealisasinya sebagian dana transfer pada akhir 2024 membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian di 2025.
“Tahun ini anggaran kita harus disesuaikan karena TKD dipangkas dan TDF (Treasury Deposit Facility) tidak terealisasi di akhir 2024. Itu yang membuat pembagiannya bertahap,” ucapnya kepada EXPRESI.co saat ditemui di depan teras kantor Bupati, Jumat 5 November 2025.
Ardiansyah memastikan semua RT akan mendapat bagian secara merata melalui anggaran murni tahun depan.
“Insyaallah 2026 sudah siap. Sudah masuk anggaran murni, jadi semuanya akan terpenuhi, termasuk Singa Geweh,” ujarnya.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan