EXPRESI.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem untuk dapat ditangani dengan lebih baik.
Menekan hal itu, Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, membuka Sosialisasi Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kukar, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (17/11/2022).
Pembukaan sosialisasi itu ditandai penandatangan dan penyerahan berita acara serah terima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna kepada Kepala Desa (Kades) Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman, Inna Ismiyati.
Kades Muara Wis Kecamatan Muara Wis, Kasmir, Kades Batu-Batu Kecamatan Muara Badak, Basri, dan Kades Badak Mekar Kecamatan Muara Badak, Budi Ilhamdi.
Sekda Sunggono yang menyampaikan arahan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 adalah Kukar Idaman (Inovatif, Berdaya Saing, dan Mandiri).
“Dengan visi, mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Sementara misi, memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani. Meningkatkan sumber daya manusia yang berhakhlak mulia, unggul dan berbudaya,” ungkapnya.
Selanjutnya, memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Serta, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan kinektivitas antar wilayah. Terakhir, meningkatkan pengelolaan sumber Daya alam yang berwawasan lingkungan.
“Kolaborasi Stakeholders kunci dalam pencapaian pembangunan Kukar, Pemerintah Kabupaten Kukar, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sunggono mengatakan, pokok permasalahan pembangunan Kukar tahun 2021-2026, yakni tingginya angka kemiskinan Kukar mencapai 7,99 persen, dan 1,45 persen berada dalam kategori Kemiskinan Ekstrem.
Pemerintah tengah melakukan validitas data, agar efektivitas dalam penanggulangan kemiskinan, dan memperkuat sinergitas antar stakholders
Dia jelaskan, kebijakan penanggulangan kemiskinan saat ini, yakni verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan menggunaan data P3KE yang disinkronkan dengan DTKS.
“Kami juga sedang menyusun program kolaborasi kemiskinan tahun 2023 berdasarkan data P3KE, dan mendorong seluruh stakeholders pembangunan di wilayah Kukar berperan dalam pelaksanaan program kolaborasi kemiskinan (Perbup APBDes dan Instruksi Bupati Terhadap Penanggulangan Kemiskinan),” jelasnya.
Dia utarakan, membangun aplikasi yang dijadikan sebagai alat dalam proses kolaborasi dan sinkronisasi program kemiskinan di Kukar yakni, Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK).
“Penghargaan Pemerintah daerah bagi Desa tersukses dalam kolaborasi dan pelaksanaan program kemiskinan tahun 2023, yakni pastikan APBDes, menyasar pada pengurangan jumlah penduduk miskin ekstrem, perkuat basis data, dan alokasikan anggaran untuk memperkuat data kependudukan dan potensi pedesaan. Kemudian, tingkatkan perekonomian desa, optimalkan potensi desa bagi peningkatan pendapatan masyarakat,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kegiatan tersebut, diikuti 193 Kades beserta perangkatnya. (ADV/DiskominfoKaltim)
