EXPRESI.co, SAMARINDA — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyoroti kurangnya penyelarasan antara program Pemerintah Provinsi Kaltim dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia menilai, lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan menjadi salah satu penyebab terjadinya tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.
“Selama ini program provinsi terkesan berjalan sendiri, begitu juga kabupaten dan kota. Padahal seharusnya bisa disinkronkan sejak tahap perencanaan,” ujar legislator asal daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu.
Ia mendorong agar koordinasi rutin antara Gubernur, Sekdaprov, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Kaltim dijadikan agenda wajib, guna memperkuat sinergi antarwilayah.
“Rakor berkala akan sangat membantu memastikan program yang ada bisa sinkron dengan kebutuhan daerah. Jadi pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Menurut Syarifatul, koordinasi yang baik sejak awal tidak hanya mencegah duplikasi program, tapi juga memastikan bahwa anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pihak swasta, agar program-program unggulan seperti “gratis pol” dan “jos pol” benar-benar terealisasi dan tidak berhenti pada tataran slogan.
“Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas. Harus ada dukungan nyata dari swasta dan masyarakat,” tegasnya.
Syarifatul menekankan bahwa dengan kondisi fiskal Kaltim yang menurun dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antarlevel pemerintahan menjadi mutlak.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan