EXPRESI.co, SAMARINDA — Di tengah derasnya arus investasi yang mengalir ke Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Super Hub Ekonomi Nusantara, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, memperingatkan potensi terjadinya ketimpangan sosial jika pemberdayaan masyarakat lokal tidak dilakukan secara serius.
“Kita tidak ingin warga Kaltim hanya jadi penonton di tanah sendiri. Kalau SDM-nya tidak disiapkan dari sekarang, akan muncul jurang ketimpangan antara yang bisa ikut terlibat dan yang tertinggal,” ujarnya.
Syarifatul menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan sektor industri berskala besar harus diiringi dengan investasi serius di bidang pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Menurutnya, membanjirnya investasi tanpa kesiapan SDM lokal hanya akan memperbesar eksklusi sosial.
“Lapangan kerja akan terbuka, tapi siapa yang mengisinya? Kita harus pastikan itu adalah masyarakat Kaltim sendiri, bukan dari luar semua,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang mulai tahun 2025 menggratiskan biaya pendidikan tingkat SMA hingga perguruan tinggi. Namun, ia menekankan bahwa pendidikan gratis bukan satu-satunya solusi.
“Pendidikan gratis itu langkah awal. Tapi lebih penting lagi adalah memastikan isinya: apakah lulusannya benar-benar siap kerja? Apakah pelatihannya sesuai kebutuhan industri?” tanyanya.
Menurutnya, keberhasilan program pendidikan sangat bergantung pada kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan program vokasi, magang industri, dan pelatihan berbasis keterampilan praktis.
Syarifatul juga mengusulkan insentif bagi perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya dari wilayah sekitar proyek pembangunan besar.
“Kita perlu skema yang menjamin warga lokal bukan cuma jadi buruh kasar. Mereka harus bisa naik kelas, jadi teknisi, supervisor, bahkan manajer,” tambahnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketimpangan sosial yang dibiarkan bisa menjadi ancaman laten bagi stabilitas daerah. Menurutnya, pembangunan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya elite ekonomi.
“Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari sisi fisik dan nilai investasi. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilannya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan