EXPRESI.co, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, angkat suara terkait meningkatnya perdebatan dan aktivitas buzzer di media sosial. Ia mengajak publik untuk tidak langsung memandang negatif dinamika opini di dunia maya, selama muncul secara organik dari masyarakat.
“Netizen adalah bagian dari warga negara. Selama kritik atau aspirasi yang mereka sampaikan bukan hasil fabrikasi, itu sah sebagai partisipasi dalam demokrasi,” ujar Ananda.
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya membedakan antara suara asli masyarakat dan akun-akun palsu yang sengaja dibuat untuk memprovokasi.
“Kritik yang jujur dan berlandaskan fakta harus dijadikan bahan evaluasi. Tapi kalau hanya untuk menyebar provokasi, kita harus waspada,” tegasnya.
Ananda juga mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, bukan hanya sebagai ruang gaduh politik.
“Media sosial bisa jadi alat untuk menyerap aspirasi, mengedukasi, dan membangun kepercayaan publik. Bukan cuma tempat perang opini,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah dan pejabat publik harus belajar membuka telinga terhadap kritik, selama disampaikan secara santun dan faktual.
“Kita tidak boleh alergi kritik. Justru dari sanalah kebijakan bisa diperbaiki agar lebih sesuai kebutuhan rakyat,” pungkas Ananda. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan