EXPRESI.co, KUTIM – Rencana pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Timur kini memasuki tahap administrasi dan pengajuan ke pemerintah pusat.
Setelah dilakukan peninjauan lokasi, dukungan fasilitas mulai dipastikan, salah satunya dari Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur (STIPER).
Gedung Kehutanan milik kampus tersebut disiapkan sebagai lokasi rintisan kegiatan belajar mengajar berbasis asrama. Bangunan itu sebelumnya telah ditinjau oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, dan dinilai cukup representatif untuk digunakan.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan jarak tempuh yang jauh.
Wakil Ketua I STIPER Kutim, Kahar, menyebut konsep sekolah berasrama dinilai sesuai dengan kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan terpencar.
“Program ini menjawab persoalan klasik pendidikan di daerah kita, mulai dari keterbatasan ekonomi, jarak tempuh sekolah yang jauh, hingga kebutuhan tempat tinggal bagi siswa. Sistem boarding menjadi solusi yang realistis,” ujarnya.
Dari sisi sarana, Kahar menjelaskan lantai dua Gedung Kehutanan memiliki delapan ruangan besar yang dapat disesuaikan menjadi ruang kelas maupun asrama. Kapasitas bangunan diperkirakan mampu menampung sekitar 200 siswa.
“Kalau melihat kapasitasnya, gedung itu bisa menampung kurang lebih 200 siswa. Nantinya ruangan besar di lantai atas akan disekat agar lebih efektif dan nyaman digunakan,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa secara internal kampus telah menyelesaikan pembahasan terkait peminjaman gedung dan siap mendukung program tersebut.
“Dari sisi kami di kampus sudah selesai, kami siap meminjamkan gedung tersebut. Selanjutnya tinggal proses administrasi dan pengajuan resmi oleh dinas terkait ke kementerian di pusat,” katanya.
Tahapan selanjutnya difokuskan pada penyusunan proposal dan pemberkasan sebagai syarat persetujuan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap proses ini dapat segera rampung agar program rintisan Sekolah Rakyat bisa direalisasikan dalam waktu dekat.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan