Sejumlah Proyek Pembangunan Bontang Dibatalkan, Wali Kota Enggan Berutang

EXPRESI.co, BONTANG – Sejumlah proyek di Kota Bontang dengan skema tahun jamak (Multi Years Contract) akan dibatalkan.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, anggaran Kota Bontang tak sanggup melaksanakan proyek tersebut.

“Tentunya ini karena memang meleset dari rencana perkiraan APBD Kota Bontang,” jelasnya, Selasa 7 April 2026 saat ditemui di Pendopo Wali Kota.

Katanya, lebih bijak kalau dirinya menunda program yang bisa ditunda. “Karena saya tidak mau berhutang. Saya ingin menyelesaikan permasalahan membangun kota ini dengan tidak membebani utang pemerintah pada kontraktor,” tegasnya.

Ditemui sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam mengatakan telah berdiskusi dan meminta Wali Kota membatalkan proyek MYC.

Hal ini lantaran berdasarkan audit BPK, terdapat  Rp150 Miliar defisit APBD Kota Bontang dari kegiatan yang akan berjalan tahun ini.

“Makanya kemarin berdiskusi dan meminta kepada Walikota untuk batalkan skema proyek multiyears. Apalagi tahun depan APBD kita itu lebih sedikit lagi, tinggal Rp1,5 triliun,” ucapnya

Katanya, dengan konsep multiyears pemerintah akan punya beban selama 3 tahun.

“Jadi tentu secara postur keuangan tidak akan sanggup,” terangnya kepada awak media.

Katanya, selain proyek MYC, sejumlah proyek lainnya turut dibatalkan, seperti proyek perawatan Aluminium Composite Panel (ACP) yang sebelumnya telah dianggararkan mencapai Rp5,9 miliar.

Ada juga pembatalan pembelian Mes di Jakarta yang semula ditaksir Rp8,8 Miliar. Dan pembangunan Mini Soccer di Berbas Pantai turut dibatalkan.

“Hal-hal yang belum urgen, yang memerlukan uang yang besar mungkin kita bisa kalahkan dulu untuk kepentingan yang lebih besar,” ujarnya.

Katanya, pihaknya telah meminta Wali Kota untuk bersurat ke DPRD guna dilakukannya Rapat Paripurna pembatalan proyek tersebut.

“Karena ini Multiyears lahir di Paripurna, cabutnya juga harus di Paripurna,” jelasnya.

Menurutnya, tat kelola keuangan yang baik adalah ketika pemerintah di akhir tahun anggaran tidak meninggalkan hutang.

“Ini yang kita jaga. Kita tidak mau seperti kabupaten-kota lain. Ketika akhir tahun meninggalkan hutang kepada pihak ketiga, kepada rekanan ini kita jaga,” tandasnya. (Sal/adv)