EXPRESI.co, KUTIM — Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penunjang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi kendala serius, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hasil monitoring dan evaluasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kutim menunjukkan sejumlah titik pembangunan dapur SPPG belum berjalan optimal, bahkan sebagian di antaranya tidak menunjukkan aktivitas pembangunan sama sekali.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut terungkap saat Satgas MBG melakukan pemantauan langsung di lapangan.
“Pada monitoring minggu lalu, ada SPPG yang tidak berproses sama sekali dan ada yang berproses tetapi belum optimal. Untuk yang tidak berproses, kami minta klarifikasi dari investor terkait alasannya,” kata Trisno saat dikonfirmasi, Rabu 21 Januari 2026.
Menurutnya, hambatan utama pembangunan SPPG terjadi di sejumlah kecamatan seperti Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, dan Telen.
Faktor geografis yang sulit, ditambah dampak bencana banjir, membuat distribusi material dan peralatan pembangunan dapur SPPG tidak berjalan lancar.
“Karena kendala banjir dan aksesibilitas yang sulit, investor di wilayah tersebut mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Ini kami teruskan ke BGN Pusat, namun keputusan sepenuhnya ada di pusat,” jelasnya.
Selain wilayah pedalaman, Satgas MBG Kutim juga menemukan beberapa lokasi SPPG yang tidak menunjukkan progres pembangunan dan tidak menyampaikan laporan perkembangan sama sekali. Kondisi tersebut ditemukan di Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, dan wilayah sekitarnya.
Untuk kasus tersebut, Satgas MBG mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat melakukan penarikan kembali atau roll back terhadap lokasi pembangunan.
“Roll back artinya lokasi tersebut ditarik dan akan ditetapkan calon investor baru. Ini dilakukan karena tidak ada progres dan tidak ada laporan,” tegas Trisno.
Meski demikian, Trisno menegaskan tidak semua SPPG yang belum optimal akan langsung ditarik. Terdapat sembilan titik SPPG yang masih dinilai memiliki itikad baik dari investor, ditandai dengan pengadaan bahan dan peralatan serta kelengkapan bukti pendukung.
“Mereka juga sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan dalam batas waktu tertentu. Jika tidak selesai, mereka bersedia di-roll back tanpa penggantian biaya pembangunan,” ungkapnya.
Satgas MBG Kutim, lanjut Trisno, telah mengusulkan perpanjangan waktu selama 30 hari kepada BGN Pusat bagi SPPG yang terkendala faktor alam dan geografis. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan BGN Pusat.
Sebelumnya, Satgas Program MBG Kutim menggelar rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Trisno di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim, Rabu (14/1/2026). Rapat tersebut diikuti secara daring oleh Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kutim, Dwi Nur Shinta, perangkat daerah terkait, serta para mitra pelaksana.
Dalam rapat tersebut, Dwi Nur Shinta menyampaikan bahwa total rencana pembangunan dapur SPPG di Kutim mencapai 95 titik, terdiri dari 73 titik usulan tahap pertama dan 22 titik usulan lanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala masih dihadapi, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir.
“Akses jalan yang belum representatif menjadi kendala utama, terutama dalam distribusi bahan baku dan peralatannya,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat menargetkan percepatan pembangunan dapur SPPG secara nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menargetkan sekitar 35.000 dapur SPPG rampung pada 2026 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan