EXPRESI.co, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti persoalan keterbatasan akses pendidikan di Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya terkait ketimpangan antara jumlah peserta didik dan daya tampung sekolah negeri.
Menurut Sarkowi, fenomena membeludaknya pendaftar tiap tahun menunjukkan ketergantungan masyarakat pada sekolah negeri yang biayanya terjangkau. Sayangnya, kapasitas terbatas menyebabkan banyak siswa terpaksa tertunda melanjutkan pendidikan.
“Ketika daya tampung tidak seimbang, muncul masalah baru: anak-anak yang tidak tertampung dan akhirnya gagal sekolah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan spasial dalam merencanakan pembangunan sekolah, mengingat kondisi geografis Kukar yang luas dan beragam.
“Sekolah harus dibangun strategis. Misalnya di Loa Tebu, karena bisa menjangkau beberapa desa. Tapi hambatannya justru pada pembebasan lahan,” jelasnya.
Sarkowi mendorong kolaborasi antara provinsi, kabupaten, dan masyarakat, termasuk lewat mekanisme hibah, untuk mempercepat pembangunan.
Lebih jauh, ia mengingatkan dampak sosial dari ketimpangan ini, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa mengakses sekolah swasta.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi keadilan pendidikan. Anak dari desa terpencil juga berhak atas akses yang sama,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Ia pun mendesak penyusunan peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah agar pembangunan sekolah lebih tepat sasaran.
“Kalau kita ingin mencerdaskan bangsa, maka akses pendidikan harus merata tanpa terkecuali,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan