EXPRESI.co, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyoroti praktik nepotisme yang masih terjadi dalam proses pengangkatan pengurus Perusahaan Daerah (Perusda). Ia menilai bahwa kecenderungan menempatkan individu berdasarkan kedekatan personal, alih-alih kemampuan profesional, menjadi salah satu faktor utama mengapa kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim.
Menurutnya, hal ini menghambat kinerja Perusda untuk berkembang secara maksimal dan menciptakan nilai ekonomi bagi daerah.
Sapto menekankan bahwa banyak posisi penting di Perusda tidak diisi oleh orang-orang yang berkompeten, melainkan oleh mereka yang mendapat dukungan karena faktor kedekatan non-profesional.
“Kalau masih diisi orang-orang yang cuma dekat secara personal, bukan karena kemampuan, jangan harap Perusda bisa berkembang,” jelasnya dengan tegas.
Ia menyayangkan praktik tersebut masih terus berulang dan menjadi budaya yang merugikan.
Dalam pandangannya, jabatan seperti direksi dan komisaris seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kapasitas teknis, pengalaman di bidang usaha yang relevan, serta rekam jejak yang baik dalam pengelolaan perusahaan.
“Perusda itu instrumen ekonomi, bukan tempat balas budi. Praktik seperti itu harus dihentikan,” kata Sapto, mengingatkan bahwa Perusda memiliki peran strategis dalam mendongkrak kemandirian ekonomi daerah.
Lebih jauh, Sapto mengungkapkan bahwa sebagian besar Perusda di Kalimantan Timur saat ini masih belum mampu menunjukkan performa yang layak. Ia mendorong agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen, termasuk meninjau kembali regulasi dan sistem seleksi yang selama ini digunakan.
Pendekatan teknokratis dan profesionalisme dinilai menjadi kebutuhan mutlak jika Perusda ingin berkontribusi secara signifikan terhadap PAD.
Ia pun menegaskan pentingnya peran Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam melakukan reformasi tata kelola Perusda. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki keberanian untuk menolak tekanan politik dalam penempatan posisi strategis dan lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki integritas dan keahlian.
“Kalau ingin PAD meningkat, tempatkan orang yang paham dan mampu di posisi strategis. Itu kunci pembenahan Perusda,” tukasnya, menutup pernyataan. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan