EXPRESI.co, SAMARINDA – Kota Tepian kembali dihadapkan pada kabar kurang menyenangkan dari sektor kesehatan. Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD), yang selama ini menjadi salah satu andalan layanan kesehatan swasta di Samarinda, harus menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Bukan karena sepi pasien, tetapi akibat polemik internal yang berkepanjangan—terutama soal gaji karyawan yang tak kunjung diselesaikan.
Penutupan ini membawa dampak serius. Di tengah keterbatasan fasilitas rawat inap di Samarinda, hilangnya satu rumah sakit membuat beban layanan semakin berat. Kondisi itu pun memantik perhatian DPRD Kalimantan Timur.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menyayangkan bahwa persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini, justru dibiarkan berlarut hingga berdampak besar.
“Sejujurnya, sejak awal persoalan gaji ini muncul, kami sudah meminta agar Pemprov melalui Disnaker atau Dinas Kesehatan segera turun tangan menengahi. Tapi yang kami khawatirkan, rumah sakit akhirnya tutup, kini benar-benar terjadi,” ucap Darlis.
Darlis menilai, RSHD telah memainkan peran penting selama ini dalam mendukung upaya pemerintah menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Karena itu, keberadaannya semestinya tidak dianggap enteng, apalagi diabaikan begitu saja.
“Fasilitas kesehatan kita masih kurang. Swasta mengambil bagian dalam menutup celah itu, dan harusnya diapresiasi. Tapi tentu, persoalan karyawan tidak bisa diabaikan. Mereka juga manusia, punya keluarga dan kebutuhan hidup,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa meski pemerintah memiliki rencana membangun rumah sakit baru, masyarakat tetap membutuhkan layanan kesehatan yang berjalan saat ini, bukan nanti. Oleh karena itu, langkah nyata dan cepat dari pemerintah daerah dinilai mendesak.
“Kalau memang RSHD tak bisa lanjut, ya Pemprov harus ambil terobosan. Setahu saya, memang ada rencana membangun rumah sakit baru, termasuk di daerah-daerah. Tapi itu kan butuh waktu. Sementara masyarakat butuh layanan sekarang,” tandasnya.
Penutupan sementara RSHD menjadi alarm keras bahwa sistem pelayanan kesehatan di Kaltim masih rentan. Ketika satu bagian terhenti, dampaknya terasa luas. Di tengah kondisi ini, DPRD berharap Pemprov Kaltim tidak tinggal diam, melainkan segera bertindak menyelamatkan tenaga medis, layanan masyarakat, dan kepercayaan publik. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan