EXPRESI.co, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambannya implementasi program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial di wilayah Kaltim. Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata soal lahan, melainkan juga karena lemahnya koordinasi antar instansi.
“Permasalahan bukan hanya sebatas ketersediaan lahan. Ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi, dan itu memerlukan tindak lanjut yang cepat dan serius. Kalau hanya survei lokasi tanpa ada langkah nyata, ya program ini akan tetap jalan di tempat,” kata Darlis.
Politisi yang akrab disapa Darlis ini menambahkan, meski secara umum lahan di Kaltim tergolong cukup tersedia, hambatan utama justru terletak pada kurang maksimalnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Koordinasi masih lemah, baik di internal Pemprov sendiri maupun antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Inilah yang harus segera dibenahi agar program ini tidak terus tertunda,” jelasnya.
Darlis menilai program Sekolah Rakyat adalah peluang besar untuk mengakses dana pendidikan dari APBN melalui Kementerian Sosial, terlebih saat anggaran dari kementerian lain terbatas. Karena itu, ia mendorong agar seluruh pihak terkait serius menangkap peluang ini.
“Kalau provinsi lain bisa merealisasikan Sekolah Rakyat dengan baik, sementara kita tertinggal, tentu ini menjadi kerugian bagi kita sendiri. Jangan sampai menyalahkan kementerian jika mereka lebih memprioritaskan daerah yang lebih siap,” ujarnya.
Ia pun mengakui bahwa hingga pertengahan tahun ini, Kaltim masih tertinggal dalam tahap pelaksanaan. “Saya yakin, untuk tahap awal di bulan Juni–Juli ini, mungkin hanya Kota Samarinda yang bisa mulai jalan. Sementara kabupaten lain, saya pesimis bisa terealisasi dalam waktu dekat,” tutup Darlis. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan