EXPRESI.co, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden tengah gencar dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda. Meski banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, muncul pula kekhawatiran terkait besarnya anggaran yang terserap.

Di SDN 004 Samarinda Utara, program MBG telah menghabiskan Rp28 juta hanya dalam lima hari pertama. Anggaran tersebut digunakan untuk menyediakan 510 porsi makanan setiap hari dengan harga Rp11.000 per porsi.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menyoroti perbedaan harga makanan di Samarinda dibandingkan dengan daerah lain, seperti Jawa. Ia juga mencatat bahwa biaya operasional program tidak tercakup dalam harga per porsi makanan.

“Perbedaan harga makanan menjadi faktor utama dalam polemik ini. Terlebih lagi, biaya operasional belum termasuk dalam anggaran harga makanan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Sani ini menjelaskan bahwa meskipun Pemkot Samarinda telah mengalokasikan 6,5 persen dari APBD untuk program MBG, kebutuhan total anggaran masih belum jelas. Hal ini disebabkan oleh belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program di Kalimantan Timur.

Hingga kini, pembiayaan program MBG di Samarinda sepenuhnya masih bergantung pada APBD.

“Kami memiliki anggaran 6,5 persen dari APBD, tetapi kita perlu memastikan apakah itu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan program ini,” jelas Sani.

Meski demikian, DPRD Samarinda bersama Pemerintah Kota tetap berkomitmen untuk mendukung program ini. Namun, Sani berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan terkait anggaran, agar beban APBD Samarinda tidak semakin berat.

“Saya berharap masalah pendanaan ini bisa segera ditangani melalui APBN agar tidak membebani anggaran daerah yang sudah terbatas,” tandasnya.

Dengan adanya kejelasan anggaran dari pemerintah pusat, diharapkan program MBG bisa berjalan lebih optimal tanpa membebani keuangan daerah. (IA/Adv)