EXPRESI.co, SAMARINDA – Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, yang membuka akses layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Kaltim meski berada di luar daerah, menuai respons positif dari DPRD Kaltim. Namun, program ini juga dinilai memerlukan kesiapan sistem yang matang agar tidak menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaannya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengapresiasi inisiatif gubernur yang dinilai menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya mahasiswa atau warga Kaltim yang sedang berada di luar provinsi.
“Secara substansi, kebijakan ini bagus dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Tapi implementasinya harus dibarengi dengan pemutakhiran data dan integrasi sistem layanan kesehatan, terutama BPJS,” ujar Sarkowi.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan BPJS di wilayah Kaltim sendiri masih menyisakan banyak keluhan. Karena itu, ekspansi layanan lintas provinsi tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan yang komprehensif.
“Kalau pelayanan di dalam Kaltim saja masih banyak PR, maka perlu kehati-hatian ekstra dalam menerapkannya di luar daerah. Jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan kebingungan di lapangan,” jelasnya.
DPRD, menurut Sarkowi, telah beberapa kali memfasilitasi dialog dengan BPJS Kesehatan untuk membahas keluhan warga. Salah satu yang kerap muncul adalah ketidaksesuaian data kepesertaan dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Ia menekankan pentingnya peran aktif OPD terkait untuk memastikan anggaran, data, dan distribusi layanan benar-benar sinkron.
“Integrasi lintas sektor sangat penting. Jangan sampai ada beban fiskal yang tidak diantisipasi atau tumpang tindih kebijakan,” imbuh politisi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Sarkowi menyadari bahwa kebijakan ini dijalankan di tengah masa transisi pemerintahan, dengan APBD yang masih mengikuti RPJMD gubernur sebelumnya.
“Ini tahun berjalan, jadi ruang fiskalnya masih terbatas. Program-program baru yang menjadi visi gubernur sekarang, baru bisa lebih maksimal dimulai 2026,” paparnya.
Ia berharap program ini tidak berhenti di tataran janji politik, tetapi benar-benar mampu memberi manfaat nyata bagi warga Kaltim, di manapun mereka berada.
“Yang menentukan bukan hanya niat, tapi pelayanan. Kalau eksekusi program ini bisa dilakukan dengan baik, maka ini bisa jadi legacy positif gubernur,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan