Expresi.co, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur menyoroti rencana pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan Fraksi PKB pada prinsipnya mendukung seluruh program pemerintah daerah yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Namun, jika kebijakan dinilai tidak pro rakyat, PKB siap menyampaikan penolakan.
“Fraksi PKB mendukung penuh apa pun yang pro rakyat dan kegiatan yang bersifat untuk masyarakat luas. Tapi kalau itu tidak pro rakyat, PKB akan berkeras melawan itu. Itu sikap Fraksi PKB,” ucapnya.
Menurut Yenni, salah satu kebijakan yang sempat menjadi perhatian publik adalah pengadaan mobil dinas dengan nilai anggaran mencapai Rp8,5 miliar.
Ia menilai kebijakan tersebut kurang tepat di tengah kondisi pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran.
“Kalau terkait mobil itu, kita sedang efisiensi kuat-kuatan, tapi ternyata ada anggaran sampai Rp8,5 miliar di situ. Saya juga melihatnya mahal sekali,” kata Yenni.
Ia membandingkan dengan kebutuhan lain seperti perbaikan fasilitas kerja yang masih bisa dimaklumi apabila memang dalam kondisi rusak atau mendesak untuk diperbaiki.
“Kalau misalnya ada ruangan yang bocor atau fasilitas yang memang perlu diperbaiki, ya wajar saja dibenahi. Tapi kalau terkait mobil, menurut saya itu mahal sekali,” ujarnya.
Meski demikian, Yenni menyebut pihak pemerintah daerah telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan mobil tersebut. DPRD, kata dia, akan tetap memantau perkembangan kebijakan itu ke depan.
“Pak Rudi sudah bersikap mengembalikan. Nanti kita lihat progresnya seperti apa. Mudah-mudahan dana itu bisa kembali ke APBD dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, misalnya untuk infrastruktur,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan