Expresi, Bontang – Dunia usaha di Kota Bontang, khususnya sektor pangan dan jasa boga, kini tengah menghadapi kendala serius.
Selama satu bulan terakhir, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang krusial untuk melengkapi izin berusaha, praktis terhenti.
Kondisi ini tentu saja membuat para pelaku usaha sangat kesulitan untuk melanjutkan proses perizinan mereka.
Penata Perizinan Ahli Muda, Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Sofyansyah, mengungkapkan bahwa masalah ini bersumber dari tingkat pusat.
Gangguan terjadi setelah adanya pembaruan sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).
“Semenjak 1 bulan lalu, Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan verifikasi dokumen administrasi,” jelas Sofyansyah pada Rabu (19/11/2025).
Ia menambahkan dalam sistem yang baru, proses verifikasi kini dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Akibatnya, Dinas Kesehatan daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pengajuan seperti sebelumnya, dan dari akun DPMPTSP sendiri hanya bisa melihat tanpa bisa memproses.
Transisi Sistem
Hambatan ini bukan hanya disebabkan oleh pembaruan sistem elektronik semata. Menurut Sofyansyah, transisi ini juga dibarengi dengan penyesuaian terhadap regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.
Perubahan aturan ini menuntut sistem pusat untuk memperbarui secara menyeluruh mekanisme persyaratan teknis SLHS. Selama pembaruan ini berlangsung, proses verifikasi di daerah menjadi lambat, bahkan terhenti.
“Saat ini pembuatan dokumen persyaratan teknis SLHS terkendala semenjak adanya pembaruan OSS-RBA,” tandasnya.
Situasi ini menempatkan pelaku usaha dalam posisi yang sulit. Banyak dari mereka yang tengah berpacu waktu menyiapkan dokumen perizinan, namun seluruh proses terpaksa terhenti, menanti sistem nasional pulih dan stabil.
Jaminan Komunikasi Intensif
Meskipun layanan SLHS terhenti di daerah, DPMPTSP Bontang memastikan bahwa mereka tidak tinggal diam.
Instansi perizinan tersebut menyatakan terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
Koordinasi ini menjadi langkah kunci agar kendala teknis dan regulasi dapat segera diselesaikan. Sofyansyah menekankan pentingnya langkah ini.
“Koordinasi ini penting agar pelayanan SLHS kepada pelaku usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya, memberikan harapan kepada pelaku usaha di Bontang bahwa solusi akan segera ditemukan. (Adv)
Tinggalkan Balasan