EXPRESI.co, SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menyoroti ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan wilayah pesisir, khususnya di Kutai Timur (Kutim). Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih serius membangun infrastruktur strategis yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat pesisir.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah urgensi pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta. Menurut Nurhadi, pelabuhan tersebut akan menjadi titik penting dalam memperkuat sektor kelautan dan mendongkrak perekonomian lokal.
“Pembangunan pelabuhan ini bukan sekadar penyediaan fasilitas, tetapi bentuk nyata dari keadilan ekonomi bagi masyarakat pesisir yang selama ini berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan laut,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kehadiran pelabuhan akan membuka peluang hilirisasi hasil laut, memperlancar distribusi tangkapan nelayan, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan serta usaha kecil menengah.
Tak hanya infrastruktur perikanan, Nurhadi juga menyoroti persoalan klasik di wilayah pesisir, yakni krisis ketersediaan bahan bakar. Ia menyebut kelangkaan BBM, khususnya solar, masih menjadi kendala utama yang menghambat aktivitas melaut nelayan di Sangatta dan Sangkulirang.
“Kondisi ini sudah berlangsung lama dan terus berulang. Nelayan kesulitan beroperasi karena pasokan BBM tidak stabil. Ini persoalan serius yang butuh intervensi cepat,” jelasnya.
Ia mendesak agar pemerintah membangun SPBU khusus nelayan di wilayah pesisir Kutim sebagai solusi jangka panjang atas krisis energi tersebut.
“Jika kita bicara soal ketahanan pangan dan energi, maka perhatian terhadap wilayah pesisir seperti Kutim tidak boleh lagi dikesampingkan,” tegas politisi dari Fraksi PKB ini.
Nurhadi menegaskan, pembangunan wilayah pesisir harus masuk dalam prioritas utama kebijakan daerah, agar tidak terus tertinggal dibandingkan kawasan urban. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan