EXPRESI.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menyambangi Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Rabu 1 April 2026.

Dalam agenda tersebut, Neni menyampaikan kondisi jalan nasional sepanjang sekitar 900 meter yang menjadi akses utama menuju Bontang Kuala. Jalan tersebut kerap terendam banjir rob setiap sore hingga malam hari.

Ia menyebut, bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam penanganan persoalan tersebut. Terlebih, adanya perubahan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah membuat ruang fiskal semakin terbatas.

Karena itu, Pemkot Bontang menilai harus ada intervensi pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sangat krusial, mengingat status jalan tersebut merupakan jalan nasional sekaligus akses vital menuju kawasan strategis pariwisata.

“Karena kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor pariwisata dan aktivitas pendidikan di sekitar kawasan,” ungkap Neni.

Neni menjelaskan, secara teknis kondisi badan jalan berada di atas tanah dengan daya dukung rendah karena berada di kawasan muara, sehingga rentan terendam air laut pasang.

Orang nomor satu di Kota dengan julukan Taman itu menegaskan bahwa selama ini Kota Bontang telah banyak berkontribusi besar terhadap negara. Khususnya dari sektor migas, sehingga kata Neni, sudah selayaknya Bontang mendapat perhatian dalam pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, Kabid Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur Dan Kewilayahan Bapperida Kota Bontang Noni Agetha.

Dan didambut langsung oleh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Ibnu Kurniawan Kasubdit Preservasi Wilayah 1C, Ahnes Intan Kasubdit Jalan Daerah dan Benny W. Christiawan Kabid Preservasi Kaltim. (Sal/adv)