EXPRESI.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2027, Selasa 7 April 2026.
Agenda tersebut, mengusung tema penguatan daya saing SDM, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur pendukung investasi, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menerangkan musrenbang menjadi ruang penting untuk menyelaraskan visi pembangunan dari pusat hingga daerah, agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Ia menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pada 2025 tidak menghambat kinerja ekonomi daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Bontang tetap menunjukkan tren positif dan harus terus diperkuat ke depan.
“Di tengah tekanan fiskal, ekonomi Bontang masih mampu tumbuh 3,21 persen. Ini menjadi modal penting bagi kita untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2027, dengan target mencapai 4,63 persen,” jelasnya.
Selain itu, Neni juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan.
“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita perlu kolaborasi dan inovasi pembiayaan agar program prioritas tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Dirinya juga menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan 2027, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan penanganan stunting, pembangunan infrastruktur jalan, pengendalian banjir, hingga penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dan sektor perikanan
“Saya berharap kepala perangkat daerah akan melaksanakan program/ kegiatan pembangunan dengan berorientasi pada outcome dan berdampak nyata bagi masyarakat, memperkuat inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam bersama anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas secara daring, serta perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Turut hadir pula jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dan tokoh masyarakat. (Sal/adv)
Tinggalkan Balasan