EXPRESI.co, BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang, mengambil bagian aktif dalam kegiatan produksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis.
Ia menegaskan semua SPPG di Kota Bontang harus sesuai dengan standar Baran Gizi Nasional (BGN).
Neni menyebut, dari 19 dapur MBG yang beroperasi di Bontang, baru ada dua yang memenuhi standar. Menurutnya hal ini mesti segera dibenahi.
“Bunda dapat informasi sebagai wali kota, dari 19 dapur baru dua yang memenuhi standar, tetapi kita minta Dinkes harus hadir,” ujarnya, saat meresmikan SPPG Bontang Lestari, Senin 30 Maret 2026.
Ia juga meminta agar Dinkes, tidak serta merta menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Melainkan turut memberikan pendampingan sejak awal dapur ini akan didirikan.
“Jangan sekedar SLHS, tapi dari awal tuh sudah di monitor,” tegasnya.
Salah satu yang perlu dibenahi adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Katanya, BGN memiliki standar khusus soal kedalamannya.
Meski begitu, Neni mengaku memahami kondisi ketidaktahuan penyedia dapur mengenai hal ini.
“Kan ini karena karena ketidaktahuan. Seandainya tahu, enggak mungkin orang mau mengeluarkan uang lagi, karena bikin ipal yang ada itu paling kurang Rp75 juta ya, kasihan tuh Rp75 juta harus dibongkar lagi,” sebutnya.
Neni berharap, dalam proses pembenahan ini 17 dapur yang belum memenuhi standar tidak disuspend (hentikan sementara).
“Saya mohon jangan disuspen ya, tetap jalan ya karena sudah modalnya banyak, tetap jalan sambil tetap diperbaiki,” harapnya.(sal/adv)
Tinggalkan Balasan