EXPRESI.co, SAMARINDA – Persoalan pendidikan di Kota Samarinda kembali mencuat, kali ini menyangkut minimnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri yang masih jauh dari ideal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti fakta bahwa sebagian besar PAUD di kota ini masih dikelola pihak swasta, sementara PAUD negeri hanya berjumlah 12 unit. Rencananya, jumlah ini akan bertambah menjadi 13 dengan pembangunan di Loa Janan Ilir.
“Kondisi ini belum sejalan dengan dua Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda yang mewajibkan jenjang PAUD sebelum masuk SD,” ujar Puji.
Menurutnya, PAUD swasta pun membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal perizinan, kondisi bangunan, dan kesejahteraan guru. Ia menekankan pentingnya peningkatan standar pendidikan bagi guru PAUD, yang kini diwajibkan memiliki gelar S1.
“Kita harus berjuang agar ada program peningkatan kualitas guru dan insentif bagi mereka,” tegasnya.
Puji juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Biaya tinggi untuk seragam dan perlengkapan belajar sering menjadi kendala bagi orang tua.
“Harapannya, pemerintah bisa memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD swasta agar dapat meringankan beban orang tua,” imbuhnya.
Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini seharusnya terintegrasi dengan layanan kesehatan, seperti imunisasi dan pemeriksaan mental.
“Kita harus memastikan anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga tumbuh sehat dan terdata dengan baik,” katanya.
Tak hanya soal PAUD, Puji juga menekankan pentingnya kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan, termasuk membuka lebih banyak peluang bagi perempuan di bidang pekerjaan yang selama ini didominasi laki-laki.
“Sudah saatnya perempuan masuk ke bidang-bidang yang dulu dianggap milik laki-laki saja, seperti sopir atau pekerja distribusi. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kesempatan,” pungkasnya. (IA/Adv)
Tinggalkan Balasan