Mentan Amran Ngamuk! Minyakita 1 Liter Ternyata Cuma 750ml

EXPRESI.co, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan dugaan kecurangan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi Minyakita. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), Amran mendapati minyak goreng dalam kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

“Ini pelanggaran serius! Minyakita yang seharusnya 1 liter, isinya justru kurang. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegas Amran dalam keterangannya.

Bukan hanya volume yang tak sesuai, harga jualnya pun melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski tertera Rp15.700 per liter, faktanya minyak ini dijual hingga Rp18.000 per liter.

Tiga Perusahaan Terlibat, Ancaman Izin Dicabut

Minyak goreng bermasalah ini diproduksi oleh tiga perusahaan, yakni PT AEGA, Koperasi KTN, dan PT TI. Amran menegaskan praktik semacam ini tidak bisa ditoleransi.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti bersalah, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut,” ancamnya.

Amran juga menyebut pemerintah akan bertindak tegas terhadap produsen maupun pedagang yang bermain curang dengan timbangan.

Kasus Minyakita Viral, Publik Geram

Sebelumnya, media sosial ramai memperbincangkan video Minyakita kemasan 1 liter yang hanya berisi 750 ml. Video ini memicu kemarahan publik, terutama karena harga minyak goreng terus melonjak di bulan Ramadan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso pun ikut angkat suara. Ia mengungkapkan, salah satu perusahaan yang terlibat adalah PT Navyta Nabati Indonesia (NNI), yang sebelumnya juga tersangkut kasus penimbunan Minyakita.

“Perusahaan ini sudah pernah bermasalah sebelumnya, dan sekarang terulang lagi. Harus ada sanksi tegas, termasuk penyegelan hingga pencabutan izin,” kata Budi, Kamis (6/3/2025).

Pemerintah Perketat Pengawasan

Amran menegaskan pemerintah akan meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan. Tidak boleh ada permainan yang merugikan masyarakat,” tandasnya. (*)