EXPRESI.co, SAMARINDA – Polemik penunggakan gaji karyawan Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap manajemen rumah sakit yang dinilai tidak kooperatif dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami prihatin karena manajemen RSHD tak kooperatif dan tak bisa ditemui saat kami ingin membahas tunggakan gaji,” kata Sarkowi.

Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV sebenarnya telah menetapkan jadwal pembahasan untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Namun, pemanggilan ulang terhadap pihak manajemen RSHD masih menunggu momentum yang dianggap paling tepat.

“Kami akan panggil lagi manajemen RSHD. Jika tak ada itikad baik, akan kami proses hukum,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Sarkowi juga menekankan komitmen Komisi IV DPRD Kaltim untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Menurutnya, hak-hak tenaga kerja harus dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Persoalan ini harus diselesaikan secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari manajemen RSHD terkait tudingan tidak kooperatif dan rencana pemanggilan ulang oleh DPRD Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim/IA)