EXPRESI.co, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga terlibat praktik premanisme. Pernyataan tersebut disampaikan saat mewakili Ketua DPRD Kaltim dalam Rapat Monitoring Penanganan Ormas Bermasalah di Ruang Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Rapat ini turut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, unsur Forkopimda, serta para pimpinan ormas se-Kaltim.
Gubernur Kaltim yang akrab disapa Harum mengapresiasi terselenggaranya forum ini sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung iklim investasi yang kondusif, terutama mengingat posisi strategis Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsinya dan terlibat perilaku premanisme jelas mengancam rasa aman masyarakat serta dapat menghambat investasi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Harum.
Senada dengan itu, Sapto menekankan bahwa DPRD Kaltim siap bersinergi dengan aparat penegak hukum dan Pemprov dalam melakukan pemetaan dan profiling terhadap ormas yang ada di wilayah tersebut.
“Kita harus mampu membedakan ormas yang benar-benar berkontribusi positif bagi masyarakat dari yang justru meresahkan. Aktivitas ilegal seperti pungutan liar wajib ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltim akan memfungsikan peran koordinatif melalui Kesbangpol dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, hingga pemerintah kabupaten/kota. Upaya ini akan memperkuat pendataan, pengawasan, dan pembinaan ormas secara menyeluruh dan sistematis.
Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk satuan tugas investasi guna mendampingi para investor dan memastikan proses pembangunan di Kaltim berjalan tanpa tekanan atau gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Ormas dibentuk untuk membangun, bukan menciptakan keresahan. Prinsip inilah yang harus terus dijaga,” tegas Sapto usai kegiatan.
Ia juga mengapresiasi pemerintah pusat yang berkomitmen mengirimkan tim satgas serta melaksanakan pembinaan menyeluruh terhadap ormas yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya beragam. Menurutnya, pendekatan pembinaan harus bersifat inklusif agar efektif menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“DPRD dan Pemprov siap bekerja bersama memastikan pembinaan berjalan optimal dan tercipta Kaltim yang aman, tertib, serta kondusif,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan