EXPRESI.co, Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda minta pemerintah menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Samarinda. Hal ini menyusul antrian kendaraan di beberpa Stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).
Menanggapi banyaknya antrian kendaraan di beberapa SPBU di Kota Samarinda Komisi III DPRD Kota Samarinda pun kemudian memanggil pihak Pertamina melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pihak Pertamina.
Dalam RDP itu, DPRD juga menghadirkan sejumlah pihak. Yakni Dinas Perhubungan Kota Samarinda,Polresta Kota Samarinda,Bagian Perekonomian Sekretariat Kota samarinda, Pertamina,Hiswana Migas,SPBU Reguler Bio Solar Samarinda (12 SPBU ).
“Informasi masyarakat bahwa di SPBU masih terdapat banyak antrian truk, sudah ada kebijakan juga dari Pemkot dengan mengeluarkan Fuel Card,” ucap Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya saat diwawancarai oleh awak media Senin (13/02/2023).
Dia jelaskan, bahwa terdapat beberapa kendala lapangan terkait dengan penggunaan fuel card seperti masih terdapat kendaraan yang tidak layak pakai tetapi mendapatkan kartu tersebut.
“Ada beberapa kasus di sampaikan oleh dishub, ada fuel card tidak tepat guna, kendaraan yang sudah tidak layak pakai tapi bisa di daftarkan untuk mendapatkan fuel card artinya masih ada kelemahan dalam penggunaan fuel card,” jelasnya.
Kemudian Angkasa Jaya juga mengatakan untuk penggunaan fuel card ini tidak hanya ada di Kota Samarinda, tetapi ada juga di kota/kabupaten lain tetapi Kouta pengisiannya melebihi apa yang ada di Samarinda.
“Maksimal 120 liter di Kota Samarinda, tapi di kota lain ada yang mencapai 200 liter, makanya akan koordinasi dengan provinsi agar ada penyamarataan batasan Kouta subsidi fuel card,” bebernya.
Disamping itu dirinya juga menyampaikan bahwa beberapa SPBU di Kota Samarinda mengalami pengurangan jumlah kuota BBM.
“Hiswana migas tadi menyampai, ada beberapa SPBU yang di kurangi jatahnya, komisi III mendesak supaya kuota BBM bisa di tingkatkan bagi kita Samarinda, dan meraka mengatakan akan mempertimbangkan,” jelas dirinya.
Selain itu Kapolres Samarinda Kombes Pol Ary Fadli mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya represif dan preventif dalam mengawal ketidak bocoran BBM subsidi.
“Disamping upaya yang telah kami lakukan, kami menyarankan membuat suatu sistem yang saling terkoordinasi antara SPBU, Pertamina, pemerintah kota untuk mengantisipasi kemacetan atau penumpukan antrian di SPBU,” pungkasnya. (*/Fn/Adv)
