EXPRESI.co, NUSANTARA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menyampaikan kritik tajam terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Rapat Koordinasi Forkopimda yang berlangsung di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (16/4/2025).
Dalam forum yang dipimpin Gubernur Kaltim dan dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono serta Forkopimda lainnya, Hamas menekankan bahwa PSU bukan hanya soal pengulangan teknis, tetapi cerminan persoalan mendalam dalam sistem demokrasi.
“PSU adalah koreksi demokrasi. Kita tidak bisa anggap remeh,” tegas Hamas. Ia mengangkat dua kasus krusial yang menjadi pemicu PSU: diskualifikasi pasangan calon di Kukar dan dugaan politik uang dalam bentuk kontrak politik di Mahakam Ulu.
Ia juga menyoroti dampak nyata dari PSU, yakni stagnasi kebijakan karena belum adanya kepala daerah definitif, pemborosan anggaran, serta terganggunya pelayanan publik dan pelaksanaan proyek strategis.
Lebih lanjut, Hamas membeberkan akar persoalan yang memicu PSU, mulai dari lemahnya sistem seleksi KPPS, integritas penyelenggara yang diragukan, hingga lemahnya pengawasan serta maraknya praktik politik uang yang belum tersentuh hukum.
Menjawab berbagai persoalan itu, Hamas mengajukan empat solusi strategis:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024,
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum,
3. Edukasi politik yang menjangkau akar rumput masyarakat, dan
4. Pengawalan ketat terhadap pelaksanaan PSU agar tetap berada dalam koridor demokrasi yang bersih.
“Demokrasi yang sehat harus dikawal. Jangan sampai dibiarkan tumbuh liar tanpa arah,” pungkasnya, menegaskan pentingnya PSU sebagai momentum perbaikan menyeluruh bagi demokrasi di Kaltim. (*/IA)
Tinggalkan Balasan