EXPRESI.co, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mempertanyakan minimnya transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait wacana kerja sama ketahanan pangan dengan Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan, keputusan strategis seperti ini tidak bisa diambil sepihak tanpa melibatkan legislatif sebagai mitra eksekutif.
“Sejauh ini belum ada komunikasi langsung dengan kami di Dewan. Kalau memang benar ada wacana kerja sama, ya seharusnya disampaikan dulu,” tegas pria yang akrab disapa Hamas tersebut.
Menurutnya, kerja sama lintas provinsi khususnya dalam sektor krusial seperti ketahanan pangan, membutuhkan sinergi antarlembaga, mengingat sifatnya yang strategis dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau menyangkut ketahanan pangan, apalagi kerja sama luar daerah, tentu harus dibahas secara bersama. Ini bukan proyek kecil,” ujarnya.
Hamas menyatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan resmi dari Gubernur Kaltim terkait rencana tersebut. Ia juga menyarankan agar media turut menggali informasi dari pihak eksekutif agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di publik.
“Bagusnya pertanyakan dulu ke Pak Gubernur. Kami belum tahu detailnya, belum ada komunikasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hamas mengingatkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam setiap proses perencanaan pembangunan, apalagi yang menyangkut kebijakan jangka panjang.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah pemerintah selama tujuannya jelas dan rakyat tidak dirugikan. Tapi tolong, jangan ambil keputusan strategis sendiri-sendiri. Harus dibicarakan,” pungkasnya.
Pernyataan Hamas ini sekaligus menjadi pengingat bahwa harmonisasi antar eksekutif dan legislatif mutlak dibutuhkan agar program-program pembangunan berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan