EXPRESI.co, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal itu disampaikannya usai mengikuti diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).
Hamas—sapaan akrabnya, menilai bahwa karakteristik wilayah 3T berbeda signifikan dengan daerah perkotaan, baik dari aspek infrastruktur, budaya, akses layanan, hingga kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendekatan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut harus lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal.
“Setiap daerah punya tantangan sendiri. Wilayah 3T butuh pendekatan yang lebih kontekstual dan perhatian khusus,” ungkap Hamas.
Ia mengungkapkan, Kementerian PPPA telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak di kawasan 3T, yang dikonfirmasi langsung oleh Menteri PPPA dalam pertemuan tersebut.
“Dana sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya agar tepat sasaran,” ucapnya.
Hamas menyebutkan bahwa terdapat tujuh kabupaten di Kalimantan Timur yang diprioritaskan untuk menerima dana dukungan tersebut. Meskipun belum menyebutkan secara spesifik, ia menegaskan bahwa wilayah-wilayah itu tergolong memiliki infrastruktur terbatas dan sulit dijangkau.
Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Hamas menekankan komitmen DPRD Kaltim dalam mengawal pelaksanaan program agar memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan, termasuk memastikan akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan berjalan optimal.
“Kami akan pastikan dana itu digunakan sesuai tujuannya. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Jangan sampai kebijakan bagus di pusat, tapi tidak menyentuh lapisan bawah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hamas juga menyoroti pentingnya pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program. Ia menilai ormas memiliki jaringan yang kuat hingga ke tingkat desa dan bisa menjadi mitra strategis dalam mengakselerasi perlindungan perempuan dan anak.
“Mereka memahami langsung kondisi masyarakat di lapangan. Kolaborasi dengan ormas akan membuat dampak program ini lebih luas dan efektif,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan