Ketua DPRD Kaltim Dorong Pemerataan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak hingga Daerah Terpencil

EXPRESI.co, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda dan wilayah sekitarnya. Ia menekankan pentingnya pemerataan sistem pendataan dan penanganan kasus, terutama di daerah-daerah terpencil yang rawan luput dari perhatian.

“Angka kekerasan di Samarinda memang terlihat tinggi, tapi itu karena eksposurnya lebih besar. Banyak kasus di daerah terpencil yang mungkin tidak terlaporkan,” ujar Hamas—sapaan akrabnya.

Hamas menilai, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada wilayah-wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Ia menyerukan adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat untuk membangun sistem perlindungan yang lebih responsif.

“Kita tak boleh hanya fokus pada daerah dengan kasus menonjol. Sistem perlindungan harus diperkuat di seluruh Kaltim agar tidak ada korban yang terabaikan,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang tahun 2024 tercatat 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur. Kota Samarinda mencatat jumlah kasus tertinggi, yakni 175 kasus terhadap anak dan 103 terhadap perempuan.

Tren tersebut belum menunjukkan penurunan signifikan. Hingga 5 Mei 2025, sudah terdapat 341 kasus kekerasan di seluruh Kaltim, dengan Samarinda kembali menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi: 82 korban anak berusia 13–17 tahun dan 62 korban perempuan berusia 25–44 tahun.

Mayoritas kekerasan terjadi dalam ranah domestik. Di Samarinda pada tahun 2024, tercatat 83 kasus kekerasan terhadap anak dan 74 terhadap perempuan terjadi di lingkungan rumah tangga.

Hamas menegaskan pentingnya penguatan sistem pelaporan di tingkat akar rumput dan peningkatan kapasitas petugas layanan perlindungan. “Pendampingan hukum dan psikologis bagi korban harus tersedia hingga ke desa-desa. Ini soal masa depan generasi kita,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)