EXPRESI.co, SAMARINDA – Permasalahan pengelolaan sampah di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah yang pelik, seiring rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kondisi ini diperparah oleh kebiasaan membuang sampah di lokasi tidak resmi yang kerap dijumpai di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti bahwa penanganan persoalan sampah selama ini terlalu berfokus pada solusi teknis, tanpa dibarengi dengan penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya.
“Masalah sampah ini bukan hanya soal penumpukan, tapi soal sistem. Ada kebiasaan membuang di daerah perlintasan yang jauh dari pemukiman, padahal itu bukan TPA resmi. Ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran,” jelasnya.
Menurut Saleh, pendekatan berbasis komunitas seperti bank sampah merupakan opsi yang layak dikembangkan. Ia menilai bahwa model ini tidak hanya murah dan edukatif, tetapi juga mampu membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.
“Bank sampah itu sangat tepat. Murah, mendidik masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, dan punya nilai ekonomi. Ini bisa jadi peluang usaha bagi pemuda, ibu rumah tangga, bahkan UMKM,” katanya.
Ia pun mencontohkan keberhasilan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan sistem bank sampah yang terbukti mampu menata pengelolaan limbah rumah tangga dengan lebih terstruktur serta memberikan nilai tambah ekonomi.
Saleh juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani masalah sampah. Menurutnya, sinergi antarinstansi jauh lebih krusial ketimbang hanya mengandalkan teknologi mahal tanpa pemberdayaan nyata.
“Kalau semua dinas bergerak bersama, kita tidak perlu langsung melompat ke TPA canggih berteknologi tinggi. Mulailah dari yang realistis dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap memberikan dukungan anggaran selama program yang diajukan pemerintah daerah memiliki rencana yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Selama ada koordinasi dan perencanaan yang matang, kami di DPRD akan dukung. Apalagi ini jelas berdampak pada ekonomi masyarakat dan kesehatan lingkungan,” tukasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan