EXPRESI.co, SAMARINDA – Masalah distribusi pupuk bersubsidi di Kalimantan Timur kembali mencuat, terutama di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser. Keluhan petani soal sulitnya mendapatkan pupuk makin sering terdengar, dan kini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan.
Fadly, yang mewakili daerah pemilihan PPU-Paser, mengaku sudah lama menerima laporan dari petani terkait langkanya pupuk bersubsidi, meski mereka telah memenuhi seluruh syarat administratif sebagai penerima bantuan. Ironisnya, pupuk justru sering kali tidak sampai ke tangan yang berhak.
Ia menduga ada penyimpangan serius dalam sistem distribusi. Bukan sekadar persoalan keterlambatan, tetapi lebih jauh, adanya praktik curang yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi.
“Pupuk subsidi seharusnya menopang kehidupan petani kecil. Tapi faktanya, justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Ini bukan hal baru, dan anehnya terus dibiarkan,” ujar Fadly.
Lebih lanjut, Fadly menyoroti dugaan penyelewengan yang membuat pupuk bersubsidi berpindah tangan ke pengecer atau tengkulak. Di sana, pupuk dijual kembali dengan harga jauh dari harga subsidi, meninggalkan petani kecil dalam kondisi semakin terdesak.
“Ini jelas menyakiti petani kita. Ketika distribusi tidak transparan dan pengawasan longgar, ruang permainan terbuka lebar. Petani yang dirugikan, sementara pelaku penyelewengan bebas bergerak,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar segera mengevaluasi seluruh rantai distribusi pupuk bersubsidi. Mulai dari sistem penyaluran, transparansi data penerima, hingga mekanisme pengawasan yang selama ini dianggap longgar.
Tak hanya itu, Fadly juga menyerukan agar aparat penegak hukum dilibatkan aktif dalam penanganan masalah ini, terutama jika ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum.
“Penindakan harus tegas. Bukan hanya demi efek jera, tapi juga untuk menyelamatkan sektor pertanian kita dari praktik curang yang sudah berlangsung lama,” imbuhnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pupuk bersubsidi bukan hanya tentang harga yang murah, tetapi menyangkut keberpihakan negara terhadap kelompok rentan yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
“Pupuk subsidi bukan sekadar soal harga murah. Ini soal keberpihakan kepada petani kecil, yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan