EXPRESI.co, KUTIM – Isu pengelolaan sampah hingga pemenuhan gizi anak menjadi penekanan utama pemerintah pusat kepada daerah, sebagaimana terungkap dalam retret pimpinan DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer, Magelang, 15–19 April 2026.
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyebut arahan tersebut menjadi sinyal kuat bagi daerah untuk membenahi sektor-sektor mendasar yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
Dalam forum yang diikuti 503 Ketua DPRD se-Indonesia itu, Presiden menyoroti persoalan sampah sebagai indikator kemajuan suatu wilayah.
“Sampah ini indikator kemajuan daerah. Kalau menangani sampah saja tidak beres bagaimana menangani situasi perang dan sebagainya,” ujarnya, Jumat 24 April 2026.
Menurut Jimmi, penekanan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang selama ini dianggap sederhana justru menjadi cerminan kapasitas tata kelola daerah secara menyeluruh.
Selain isu lingkungan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian dalam retret tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat mendorong agar program itu dijalankan secara maksimal meski masih menghadapi sejumlah kendala teknis.
“MBG mesti memang harus dimaksimalkan karena ini memang, efek positifnya itu bukan saat ini. Meskipun ada polemik terkait dengan kekurangan prosedur dan sebagainya, tetapi tujuannya adalah jangka panjang,” lanjutnya.
Ia menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menjamin kualitas generasi mendatang.
“Artinya betul-betul harus terjamin makannya anak-anak kita ini. Gimana pun situasinya pokoknya harus terjamin,” katanya.
Sementara itu, terkait isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Jimmi memastikan tidak ada pembahasan dalam forum tersebut. Ia menyebut seluruh peserta masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
“Enggak dibicarakan di dalam, Iya. Mengikuti MK saja tunggu PKPU,” pungkasnya.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan