EXPRESI.co, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyoroti ketimpangan fiskal yang terjadi akibat rendahnya kontribusi pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kaltim, terutama dalam sektor kendaraan dan alat berat. Ia menilai, selama ini banyak perusahaan justru menyetor pajak ke daerah lain meski aktivitas utama mereka dilakukan di Benua Etam.
“Banyak kendaraan operasional perusahaan berplat luar daerah seperti B atau L, padahal setiap hari mereka menggunakan jalan-jalan di Kaltim. Ini tidak adil,” kata Guntur dalam keterangannya.
Menurutnya, situasi ini tak bisa terus dibiarkan karena dampak dari lalu lintas kendaraan berat sangat besar terhadap kerusakan infrastruktur, terutama jalan. Ia menekankan perlunya kesadaran perusahaan untuk melakukan balik nama kendaraan operasional mereka ke pelat KT agar pajaknya masuk ke kas daerah.
Lebih dari sekadar masalah administratif, Guntur menyebut hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen ekonomi perusahaan terhadap daerah tempat mereka meraih keuntungan.
“Kami mendorong agar mereka berkontribusi lebih adil. Pajak kendaraan itu nantinya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang mereka lalui setiap hari. Jadi logikanya, yang merusak ya ikut bertanggung jawab memperbaiki,” tegas legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu.
Untuk memastikan potensi pajak tergarap optimal, Guntur menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan memperkuat kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah pelaksanaan kunjungan lapangan dan audit langsung terhadap aset-aset perusahaan yang belum terdata, terutama alat berat.
“Kita tidak ingin hanya melihat laporan di atas kertas. Kami ingin turun langsung dan pastikan potensi pajak benar-benar tergarap,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa alat berat yang kerap luput dari pengawasan sebenarnya merupakan sumber PAD yang besar. Optimalisasi penerimaan dari sektor ini diyakini mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan tanpa bergantung penuh pada dana pusat.
“Semakin besar PAD kita, semakin mandiri daerah ini dalam membangun. Itu sebabnya kontribusi perusahaan tidak boleh lagi setengah hati,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan