EXPRESI.co, SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dinilai bukan hanya tentang beton dan bangunan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat setempat mengambil peran aktif dalam proses perubahan besar yang sedang berlangsung.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa keterlibatan warga lokal adalah kunci agar IKN benar-benar menjadi milik bersama, bukan hanya proyek elitis yang melupakan identitas dan kearifan lokal.
“Pembangunan IKN bukan semata-mata soal infrastruktur fisik, tapi bagaimana masyarakat lokal menjadi pelaku, bukan hanya penonton, dalam perubahan besar ini,” tegas Fuad.
Sebagai wakil rakyat dari Partai Gerindra, Fuad melihat bahwa proyek IKN membawa banyak peluang. Namun ia menekankan bahwa peluang tersebut harus bisa diakses oleh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) agar tidak tertinggal dalam arus transformasi nasional.
Menurutnya, pembangunan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, baik dalam sektor pendidikan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Tanpa itu, masyarakat hanya akan menjadi penonton dari kemajuan di tanahnya sendiri.
Tak hanya itu, Fuad juga menyoroti pentingnya pembangunan yang merata, termasuk di daerah-daerah penyangga IKN yang kerap terabaikan. Ia menilai, jika hanya kawasan inti yang mendapat perhatian, maka cita-cita pemerataan pembangunan akan sulit tercapai.
“Wilayah sekitar ibu kota baru harus ikut tumbuh. Pemerataan transportasi, layanan dasar seperti air, listrik, sekolah, hingga fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Fuad mengingatkan bahwa kesiapan mental dan sosial masyarakat juga perlu diperhatikan. Menurutnya, Kaltim harus bersiap menjadi ruang terbuka yang inklusif bagi ribuan pendatang dari berbagai latar belakang budaya yang akan masuk.
“Ini momentum sejarah bagi Kalimantan Timur. Kita harus menyambutnya dengan kesiapan menyeluruh, dari infrastruktur hingga mental masyarakatnya,” tambah Fuad.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antar semua elemen—pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha—untuk memastikan bahwa IKN bukan hanya sekadar simbol, tetapi benar-benar menjadi representasi kemajuan yang berpijak pada kekuatan lokal.
“Tidak ada pembangunan besar tanpa keterlibatan masyarakat. Ini waktunya kita tampil sebagai pemain utama dalam babak baru sejarah Indonesia,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan