EXPRESI.co, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-19, Selasa (17/6), dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, tujuh fraksi menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Shemmy Permata Sari meminta Pemprov segera menindaklanjuti temuan BPK RI. “Pengawasan internal harus diperkuat agar temuan yang sama tidak berulang,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menyoroti peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan meski persentase penduduk miskin menurun. “Ini indikasi ketimpangan yang memburuk,” kata Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
Fraksi PDIP mempertanyakan distribusi dana karbon yang belum diterima sejumlah desa sejak 2022. “Harus ada kejelasan soal hambatan penyalurannya,” tegas Guntur.
Dari Fraksi PKB, Sulasih menyoroti tantangan optimalisasi anggaran di sektor pendidikan dan pekerjaan umum. Fraksi PAN-Nasdem menekankan rendahnya serapan anggaran dan mendorong dukungan lebih besar bagi UMKM. “Support bagi ekonomi produktif penting untuk pertumbuhan,” ujar Abdul Giaz.
Fraksi PKS melalui Subandi mendesak evaluasi BUMD dan reformulasi target kinerjanya agar lebih berkontribusi terhadap PAD.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-PPP melalui Nurhadi Saputra meminta peningkatan infrastruktur, khususnya pelebaran Jalan Mulawarman di Balikpapan yang dinilai krusial untuk mengurai kemacetan menuju Bandara Sepinggan. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan