EXPRESI.co, SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Himawan, menegaskan pentingnya memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menekankan bahwa pembangunan IKN tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur dan perpindahan fisik, melainkan juga harus membuka ruang partisipasi bagi warga di daerah penyangga.
“Pemindahan ini seharusnya bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat Kaltim, khususnya di wilayah penyangga seperti Penajam Paser Utara dan Paser. Tapi peluang ini harus disiapkan dengan sungguh-sungguh, mulai dari pelatihan SDM, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan akses kerja dan usaha,” kata Fadly.
Ia mengingatkan bahwa arus urbanisasi ke kawasan IKN akan memunculkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Tanpa kesiapan yang matang, masyarakat lokal bisa kalah bersaing dengan pendatang yang lebih siap secara keterampilan dan modal.
“Jangan sampai warga kita hanya jadi penonton. Harus ada strategi agar mereka bisa ambil bagian sebagai pelaku ekonomi, tenaga kerja terampil, bahkan sebagai mitra usaha dari pembangunan ini,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan IKN harus diiringi dengan penyediaan infrastruktur sosial yang memadai. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pelatihan vokasi, membuka akses pembiayaan UMKM, dan memperkuat pendidikan keterampilan bagi warga lokal.
“IKN bukan hanya soal gedung pemerintahan, tapi juga kehidupan sosial ekonomi baru. Kita perlu membangun sistem yang inklusif agar warga lokal tidak tersisih dalam proses transformasi ini,” tegasnya.
Fadly juga menilai pemindahan ASN sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan wilayah sekitar, termasuk infrastruktur, perumahan, dan dukungan lintas sektor.
“Kami di DPRD Kaltim tentu mendukung IKN sebagai proyek strategis nasional. Tapi dukungan ini harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk memastikan masyarakat kita ikut tumbuh dan berkembang bersama ibu kota negara baru,” tegas politisi muda tersebut.
Di akhir pernyataannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD untuk menjaga keberlanjutan pembangunan IKN sekaligus memastikan keberpihakan nyata kepada masyarakat lokal. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan