EXPRESI.co, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menyoroti masih adanya empat desa yang tergolong tertinggal di Kabupaten Kutai Barat sebagai cerminan belum meratanya pembangunan di wilayah Benua Etam.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, menilai bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pembangunan, khususnya di daerah pedalaman.
“Keberadaan desa tertinggal menunjukkan ada aspek yang belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan. Pertanyaannya bukan hanya apakah program sudah berjalan, tetapi apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Yonavia.
Ia merinci bahwa empat desa di Kecamatan Bongan, yakni Tanjung Soke, Gerunggung, Deraya, dan Lemper, hingga saat ini masih berstatus sebagai desa tertinggal berdasarkan data yang dihimpun.
Menanggapi hal ini, Yonavia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk segera merumuskan strategi terpadu. Menurutnya, penyelesaian persoalan desa tertinggal tidak bisa diserahkan hanya pada satu pihak.
“Kita butuh kerja sama lintas sektor. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan DPRD harus duduk bersama untuk memastikan pembangunan benar-benar menjangkau wilayah pedalaman. Ini soal komitmen bersama untuk pemerataan,” tegasnya.
Sebagai representasi masyarakat di daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Yonavia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar di wilayah pedalaman.
“Perjuangan untuk membangun pedalaman adalah bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai wakil rakyat. Kita ingin setiap warga Kalimantan Timur, tanpa terkecuali, merasakan hasil pembangunan secara nyata,” tutupnya. (*/IA)
Tinggalkan Balasan