EXPRESI.co, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan program-program prioritas Pemprov Kaltim sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada publik.
Dalam pernyataannya, Ekti menyoroti bahwa komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus berjalan secara aktif dan konsisten agar kepercayaan terhadap program pemerintah dapat tumbuh.
“Banyak program besar sedang dijalankan, seperti Gratispol dan Jospol, tapi yang paling penting adalah masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan. Itulah tugas kami, menyampaikan dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” ujar Ekti.
Ia menilai, tantangan utama bukan hanya pada tahap implementasi program, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan ke masyarakat. Ia percaya bahwa keterbukaan informasi dapat membangun kesabaran dan dukungan publik.
“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat juga akan lebih sabar dan mendukung,” jelasnya.
Salah satu program yang tengah menjadi sorotan adalah percepatan pelaksanaan pendidikan gratis. Ekti memahami tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut, namun mengingatkan bahwa realisasi program memerlukan proses bertahap yang tidak bisa dilompati.
“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi yang harus ditempuh secara bertahap. Kami di DPRD hadir untuk memastikan proses itu berjalan, dan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas,” ucap politisi Partai Gerindra itu.
Terkait dengan kebijakan pendidikan gratis bagi mahasiswa baru yang direncanakan mulai berjalan tahun ini, Ekti memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal dan memastikan komitmen Pemprov Kaltim terwujud. Ia juga menyebut bahwa dukungan anggaran untuk program tersebut telah masuk dalam skema APBD 2026.
“Pemprov sudah menyatakan komitmennya. Tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan dan alokasi anggaran berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Ekti menegaskan bahwa DPRD Kaltim berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, bukan sekadar sebagai lembaga pengawasan.
“Legislatif bukan hanya sekadar pengawas, tapi juga jembatan informasi dan harapan rakyat. Tugas kami adalah memastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab dengan kebijakan yang nyata,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan