EXPRESI.co, YOGYAKARTA – Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Sabtu–Minggu, (14-15/6). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan sinergi antara DPRD dan eksekutif, serta pemahaman mendalam terkait implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan bahwa kemitraan yang solid antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kolaborasi erat sangat penting agar kebijakan daerah berjalan baik dan akuntabel. Melalui Bimtek ini, anggota dewan, terutama yang baru, dibekali pemahaman mengenai RPJMD sebagai acuan pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut Bimtek ini juga menjadi ruang penyegaran dalam memahami pedoman hukum terbaru, termasuk efisiensi Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“DPRD perlu terus diperbarui pemahamannya, agar semakin efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” kata Ananda.
Dalam sesi pemaparan, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri, Fernando H. Siagian, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formal, melainkan strategi pembangunan yang harus sinkron dengan RPJPD, RPJPN, dan RPJMN.
“RPJMD harus disusun berbasis data dan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya. DPRD berperan strategis dalam memastikan program-program dalam RPJMD menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan pengawasan DPRD agar pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi.
Selain materi teknis RPJMD, Bimtek juga membahas struktur pemerintahan, perpajakan, hingga strategi peningkatan pendapatan daerah. Sesi diskusi berlangsung interaktif, memperlihatkan antusiasme anggota DPRD dalam memahami tantangan aktual penyusunan kebijakan publik.
Bimtek ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kapasitas anggota DPRD Kaltim untuk mengawal pembangunan yang merata dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan