EXPRESI.co, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengatasi polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus menjadi perhatian masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan bahwa akar permasalahan dalam PPDB bukan semata soal daya tampung, melainkan ketimpangan kualitas antar sekolah yang menyebabkan konsentrasi pendaftar hanya di beberapa sekolah favorit.
“Di Samarinda, daya tampung sekolah sebenarnya mencukupi. Namun, siswa dan orang tua masih cenderung memilih sekolah tertentu saja. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan belum merata,” jelas Baba.
Ia menegaskan, apabila seluruh sekolah memiliki mutu pendidikan yang setara, fenomena penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah unggulan bisa dihindari. Karena itu, DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah.
“Kita ingin Pemprov lebih serius mendorong peningkatan mutu sekolah secara menyeluruh. Dengan begitu, persepsi favorit hanya akan menjadi soal pilihan, bukan keterpaksaan,” lanjutnya.
Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan daya tampung di Balikpapan, Pemprov Kaltim telah merespons dengan merencanakan pembangunan dua unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dua unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru. Ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Pemerintah Kota Balikpapan atas kebutuhan mendesak di sektor pendidikan.
Tak hanya soal daya tampung, program pendidikan gratis atau *Gratispol* juga terus menjadi perhatian DPRD Kaltim. Untuk tahun 2025, anggaran akan difokuskan pada penyediaan perlengkapan bagi siswa baru SMK kelas 10, seperti seragam, sepatu, dan tas sekolah.
“Kami tetap berkomitmen terhadap *Gratispol*. Tahun ini kita mulai dengan perlengkapan siswa SMK, dan secara bertahap kita akan perluas manfaatnya,” ujar Baba.
Melalui fokus pada pemerataan mutu pendidikan di Samarinda dan penambahan fasilitas di Balikpapan, DPRD Kaltim berharap polemik PPDB dapat diselesaikan dari hulu ke hilir, tidak sekadar tambal sulam.
“Tujuan utama kami adalah menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kalimantan Timur,” tutupnya. (*/IA)
Tinggalkan Balasan