EXPRESI.co, SAMARINDA – Wacana normalisasi Sungai Mahakam sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir di Samarinda mendapat respon positif dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, dukungan tersebut disertai desakan agar rencana tersebut segera direalisasikan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang dikenal aktif menyuarakan persoalan banjir di ibu kota provinsi itu, menegaskan bahwa normalisasi Mahakam merupakan langkah mendesak dan tidak bisa lagi ditunda.
“Begitu hujan turun sedikit saja, jalanan langsung tergenang. Itu menunjukkan daya tampung sungai sudah sangat rendah. Karena itu, upaya normalisasi ini adalah langkah yang sangat tepat dan harus segera dimulai,” tegas Subandi.
Ia juga menyadari bahwa proyek ini bukan perkara kecil, baik dari sisi teknis maupun anggaran. Menurutnya, biaya normalisasi Mahakam bisa menembus angka triliunan rupiah, karena tidak hanya mencakup pengerukan, tapi juga pengelolaan sedimentasi dan penanganan kontaminasi lumpur.
“Satu triliun rupiah pun mungkin belum cukup. Proyek ini sangat besar dan kompleks, tapi itu harga yang harus dibayar demi keselamatan warga Samarinda,” jelasnya.
Subandi pun menyinggung keterbatasan fiskal daerah. Meski APBD Kaltim 2026 diperkirakan mencapai Rp18,5 triliun, sebagian besar sudah dialokasikan ke program prioritas, seperti program pendidikan gratis ‘Gratis Pol’ senilai Rp2,1 triliun.
“Untuk normalisasi, saya belum tahu angka pastinya karena masih dalam tahap perencanaan. Tapi anggaran kita harus dibagi secara proporsional. Kita tidak bisa menomorduakan penanganan banjir, karena dampaknya langsung ke masyarakat,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, DPRD mendesak Pemprov Kaltim untuk menunjukkan komitmen nyata, dengan mulai mengalokasikan anggaran khusus dan menetapkan normalisasi Mahakam sebagai program prioritas infrastruktur strategis.
Subandi juga mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya dengan pengerukan sungai. Diperlukan strategi menyeluruh dan kolaborasi antarinstansi, termasuk penataan drainase, penghijauan kawasan hulu, serta edukasi lingkungan bagi masyarakat.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus saling mendukung. Banjir bukan masalah sepele, dan butuh solusi komprehensif,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan