EXPRESI.co, SAMARINDA – Banjir besar yang kembali merendam sejumlah kawasan di Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa bencana ini bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan cerminan dari buruknya tata kelola lingkungan dan tata ruang kota.
Dalam pernyataannya, Darlis menyebut bahwa banjir yang terjadi pada Senin (12/5) lalu harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh oleh pemerintah, terutama terhadap penyebab struktural seperti kerusakan daerah hulu dan sistem drainase yang tak memadai.
“Ini bukan fenomena baru. Setiap kali hujan deras, warga kembali terdampak. Ini bukti ada yang salah secara sistemik, dan tidak bisa lagi dianggap sebagai hal lumrah,” ujarnya.
Wilayah Loa Janan Ilir menjadi salah satu titik terparah, dengan puluhan rumah terendam dan akses Jalan HM Rifadin lumpuh total. Menurut Darlis, kondisi ini menegaskan pentingnya penataan ruang yang berkelanjutan serta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang kerap merusak lingkungan hulu.
Sebagai ibukota provinsi, kata Darlis, Samarinda seharusnya tampil sebagai percontohan dalam mitigasi bencana, bukan menjadi kota langganan banjir.
“Kita butuh kebijakan yang menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Drainase perlu dibenahi, sungai harus direhabilitasi, dan pengawasan terhadap tambang diperketat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lambannya penanganan warga terdampak, yang hingga kini masih menunggu bantuan dan kepastian kapan air akan surut. Meskipun BPBD telah turun ke lapangan, kondisi darurat masih berlangsung.
Menurut Darlis, tanpa perubahan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, banjir akan terus menjadi mimpi buruk warga Samarinda.
“Jika tidak ada kemauan politik untuk memperbaiki dari hulu ke hilir, maka bencana ini akan terus berulang. Masyarakat tak butuh janji, mereka butuh perlindungan nyata,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan